MAKALAH PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT ADAT SERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT ADAT SERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA

DI PROVINSI KALIMANTAN  SELATAN

Oleh:

 Mahyuni, S.H. M.Hum[*]

1.        Hak-Hak Tradisional yang Diakui dan Dihormati Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum lebih jauh membahas hak-hak tradisional, maka perlu kiranya dikemukakan pengertian hak tradisional itu sendiri. Hak-hak tradisional yang dimaksudkan disini adalah hak-hak yang tercipta dari,  oleh dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai  warisan dari  para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya  maupun kepercayaan yang mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya sangat mungkin hak-hak mereka ada yang telah diangkat ke dalam naskah norma perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional dimaksud oleh negara akan semakin diperluas dan diringkatkan. Akan tetapi, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisonal masyarakat adat oleh negara, keberadaan hak tradisional masyaratkat adat tidak akan pernah terhapus dengan ada selama komunitas masyarakatnya serta alam dan wilayah tempat mereka hidup dan berkembang masih ada.

Sejak bangsa Indonesia menyatakan dirinya merdeka pada tahun 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat itu sudah ada, akan tetapi hanya masih tersebar pada Pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena masa 1945 sampai dengan 1959 bangsa Indonesia masih terbelenggu pada suasana politik pemerintahan yang jatuh dan bangun maka upaya untuk menidak-lanjuti penjabaran atas hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana termaktub pada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam undang-undang organik menjadi ”terabaikan”.

Setelah Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dengan Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1945, ”suasana politik” antara parlemen dan pemerintah diharapkan lebih kondusif, dan pekerjaan rumah yang ”tercecer” diharapkan akan diselesaikan dan diwujudkan. Diantara masalah politik dan hukum yang belum dituntaskan tersebut adalah mengejawantahkan hak-hak tradisional  masyarakat hukum adat sebagaimana disebut secara implisit di dalam Konstitusi Negara.

Pada tahun 1960 Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong (DPR-GR) bersama Pemerintah, tepatnya tanggal 24 September 1960 telah berhasil menyetujui  Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (LN No.106 Tahun 1960), yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang lebih populer disingkat dengan UUPA. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tersebut telah mengawali dasar-dasar peletakan  atas  pengakuan dan penghormatan pengakuan   dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional  masyarakat masyarakat  masyarakat hukum adat, di samping hak-hak atas tanah lainnya. 

Hak-hak-hak tradisional masyarakat adat di dalam UUPA   yang dapat dikatagorikan sebagai hak-hak  tradisonal masyarakat adat  yaitu  sebagaimana tersebut pada:   

1.         Pasal 3 yang berbunyi: ”Dengan mengingat ketentuan  dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dab negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi”.  

2.         Pasal 5 yang berbunyi: ”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, aitr dan ruang  angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

3.         Pasal 16 yang terdiri atas 2 ayat, yaitu:

-          ayat (1) disebutkan antara:

a.     hak membuka tanah;

b.    hak memungut hasil hutan;

-          ayat  (2) disebutkan antara lain:

a.    hak guna air;

b.     hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

Di samping hak-hak tradisional sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, di undang-undang yang lain juga ada disebutkan, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tantang Kehutanan. Dalam   Undang-undang No. 41 Tahun 1999, khusus yang berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan oleh negara terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, dirumuskan istilah:

1.        Hutan Adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum huruf f, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Adat adalah: ”Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

2.        Penguasaan hutan oleh negara yang di dalamnya terdapat kumunitas masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan: ”Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

3.        Mengenai Status Hutan ditegaskan secara rinci pada Pasal 5 sebagai berikut:

(1).        Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a.    hutan negara;

b.    hutan hak.

(2).        Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.

(3).        Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4).        Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 5 ditegaskan  sebagai berikut:

-       Hutan negaran dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada   masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

-       Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekwensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

-       Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, disebut hutan desa.

-       Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk membedayakan masyarakat, disebut hutan kemasyarakatan.

-       Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 antara lain adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 67, yaitu:

(1).   Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

a.         melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

b.         melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

c.         mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.   

(2).   Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3).   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 67 ditegaskan  sebagai berikut:

(1)     Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

a.         masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeeinschap);

b.         ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c.         ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan

d.        masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(2)     Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan serta instansi atau pihak lain yang terkait.

(3)     Peraturan pemerintah memuat aturan antara lian:

a.         tata cara penelitian;

b.         pihak-pihak yang diikutsertakan;

c.         materi penelitian; dan

d.        kriteria penelitian keberadaan masyarakat hukum adat.  

 Memang diakui bahwa semenjak bergulirnya reformasi di Indonesia selama satu dekade terakhir, pegakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional baik dalam Konstitusi Negara, maupun yang terjabar di dalam perundang-undangan dibawahnya, serta dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal dirasakan memang ada. 

Dalam tataran aturan yang bersifat teknis, atas hak-hak komunal masyarakat adat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun peraturan tersebut bersifat teknis, akan tetapi dapat pula diketahui istilah-istilah hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat yang baku, paling tidak dalam paraturan tersebut, hal mana selama ini diketahui bahwa ada beberapa istilah yang berbeda mengenai pengertian hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pasal 5 ayat (1, 2, 3)  Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut masing-masing disebutkan pengertian secara yuridis tentang hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat, yaitu:

1.    Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniah turun temurun tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, ayat (1);

2.    Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, ayat (2);

Suatu hal yang sangat fundamental dapat disebutkan disini, antara lain adalah:

1.    Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke IV, yaitu pada Pasal 18 B ayat (2) menyatakan: ”Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

2.    Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan sumber Daya  Alam, yaitu pada:

1)   Pasal 4, menyatakan: Pemberuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip (ada 12 prinsip), dan 4 buah prinsip diataranya menyangkut masalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat, yaitu   sebagaimana disebut pada huruf:

b.   menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.                

           h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

            j.  mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat

                dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya  

                alam; 

            k.  mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah

                 (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat),

                 masyarakat dan individu;

2)   Pasal 5, menyatakan:

(1).    Arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

a.    Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang  berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

b.    Melakukan pendataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

c.    Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan  sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.

d.   menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat  mengtisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atau prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

e.    Memperkuat kelembagaan dan  kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan argaria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.

f.     Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam  melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang  terjadi.

(2).    Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

a.    Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber  daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan  prinsip-prinsip sebagaimana dimuat Pasal 4 Ketetapan ini.

b.    Mewujudkankan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalaui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan  kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.

c.    Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai sumber daya  alam di daerahnya dan mendorong  terwujudnya tanggung jawab sosial untuk  menggunakan teknologi ramah lingkungan  termasuk teknologi tradisional.

d.   Memperhatikan sifat-sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan  melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber saya alam tersebut.

e.    Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengtisipasi potensi konflik dimasa datang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan  didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaiman dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

f.     Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

g.    Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

3.    Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah,  juga ada mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, dalam kaitannya  dengan pemilihan kepala desa. Pasal 203 ayat (3) menegaskan; “ Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Upaya untuk lebih peduli dan keberpihakan kepada pengakuan dan penghormatan atas masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya di era-era sekarang nampaknya semakin terlihat dan terasa oleh negara. Pengakuan tersebut tidak saja dalam arti yuridis formal (kaedah hukum positif dalam naskah perundang-undangan), akan tetapi juga ditemukan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Tanah (konsep untuk mengganti UUPA) yang dipersiapkan oleh Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional bermitra dengan para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi. Akan tetapi sangat disayangkan RUU dimaksud pada tahun 2004 tidak kunjung sampai ke DPR/dibahas di DPR dikarenakan “suasana politik” yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah saat itu. Bagi peneliti RUU  tersebut berlaku sebagai ius constituentum.

Ketentuan-ketentuan mengenai pengakuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya di dalam RUU Tentang Tanah dapat dilihal pada pasal-pasal berikut:

1.        Pasal 19

(1).        Tanah ulayat ialah tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2).        Tanah-tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi:

a.    tanah-tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak tanah;

b.    tanah-tanah bekas sesuatu hak tanah yang telah hapus haknya;

c.    tanah-tanah yang sudah diperoleh atau dimohon hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.        Pasal 20

(1).        Hak ulayat dari masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sebagaima dimaksud dalam Pasal 21, yang masih berlangsung, diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya;

(2).        Hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk:

a.    mengatur pendaftaran tanah ulayat untuk keperluan sendiri dari anggota masyarakat hukum adat;

b.    mengatur penguasaan hak ulayat bagi anggota masyarakat hukum adat.

c.    menyerahkan bagian-bagian dari tanah ulayat kepada warga negara Indonesia, pemerintah maupun badan hukum Indonesia untuk dimohon hak tanahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3).        Dalam hal tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk pembangunan masyarakat hukum adat berhak memperoleh recoqnitie yang bentuk dan besar ditetapkan dengan musyawarah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3.        Pasal 29, menyatakan: “Hak atas tanah dapat dipunyai secara individual dan komunal”.

4.        Pasal 30, menyatakan:  Hak tanah dipunyai secara komunal apabila:

a.    dipunyai oleh sekelompok subyek hak yang jumlah dan masing-masing identitasnya tidak  dapat ditentukan;

b.    pembagian menurut jumlah subyek tidak ditentukan.

Meskipun hal-hal yang telah diutarakan diatas hanya berupa Rancangan Undang-undang, yang masih belum  menjadi ketntuan ketentuan normatif, akan tetapi konsep RUU tersebut sepadan dan selaras pula dengan konsepsi hukum adat mengenai hak ulayat.

Di samping itu RUU yang lahir dari nilai-nilai kehidupan, ini merupakan kaedah hukum normatif dimasa yang akan datang, ius constituendum. Indonesia yang di dalam konstitusinya menyatakan bahwa negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat), maka sudah barang tentu di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memuat dan menjamin diakuinya hak-hak warga negara, tidak terkecuali hak-hak masyarakat adat. Dari sekian banyak produk Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia sejak republik ini berdiri, dari pemerintahan yang silih berganti berdasarkan sistem demokrasi yang dibangun, keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat secara keseluruhan, tak terkecuali masyarakat adat, secara juridis formal oleh negara diakui ada. 

Hak-hak adat yang dimaksudkan di sini pada mulanya hanya bersumber dari hak ulayat yang meliputi baik hak yang ada dipermukaan tanah/air maupun yang ada di atas tanah, yang meliputi tanaman/hutan dan hasil dari tanaman/hutan yang menyertainya, termasuk di sini binatang yang ada di dalam hutan. Menurut Ter Haar, Bzn hak ulayat atas tanah meliputi hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan (sungai, danau, perairan pantai, laut), tanam-tanaman, dan binatang yang ada di wilayah hukum adat masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Kelompok Pembaruan Agrari (KPA, 1998), hak-hak masyarakat adat adalah meliputi hutan, padang penggembalaan ternak, belukar, bekas ladang, tanah-tanah pertanian yang dikerjakan secara berputar, perairan darat maupun laut, penambangan tradisional dan penangkapan ikan di sungai dan laut.

Berikut akan dikemukakan beberapa hak-hak  adat dari sisi peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan dirumuskan pengakuan dan keberadaannya oleh negara sebagaimana tersebut di bawah ini, baik hak-hak adat atas tanah maupun hak-hak adat selain tanah.

1.     Hak-hak Adat atas Tanah

1)        Undang-undang N0. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

a.    Pasal 3 menyebut; Hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu; yang dimaksud dengan hak ulayat tersebut ialah hak ulayat atas tanah.

b.    Pasal 16 ayat (1) menyebut; Hak membuka tanah.

2)        Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok  Pertambangan:

-       Pasal 7; menyebutkan Pertambangan Rakyat; ini dapat pula diartikan sebagai hak atas tambang secara tradisional.

2.    Hak-hak Adat selain Tanah

1)        Undang-undang N0. 5 Tahun 1960:

a.    Pasal 16 ayat (1); Hak memungut hasil hutan.

b.    Pasal 16 (2); 1. Hak guna air.

                       2. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

2)        Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

-       Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 5 ayat (2); Hak penguasaan hutan  adat.

3)        Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

-       Pasal 203 ayat (3); Hak-hak tradisional masyarakat hukum  adat sepanjang masih hisup dan diakui keberadaannya.

Apa yang tersebut di atas,  baik hak-hak adat atas tanah maupun hak-hak adat selain tanah, oleh negara dengan jelas telah ada disebutkan dan diberikan kepada seleuruh masyarakat  Indonseia, tidak terkecuali masyarakat adat, ketentuan normatif menyebutkan demikian, dari segi formal tidak dipermasalahkan. Akan tetapi pada dasarnya hukum bagi warga negara itu tidak hanya sekedar tersurat di dalam naskah peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus benar-benar dirasakan bahwa hak-hak tersebut harus benar-benar dirasakan pelaksanaannya. Implementasi hak-hak masyarakat adat di lapangan jusrtu amatlah penting, karena itulah wujud hukum yang sebenarnya.

Mengenai implementasi hak-hak masyarakat adat dan hak-hak tradisional masyarakat adat di Kalimantan Selatan, Tim Peneliti selanjutnya akan mengemukakan dan membahasnya pada Eksistensi Hak-hak Adat di Kalimantan Selatan sebagaimana akan dibahas pada huruf D. 

B. Masyarakat Hukum Adat

Perihal pengertian masyarakat adat itu sendiri, ada banyak pengertian atau istilah yang dikemukakan oleh para pakar, untudang-undang, ataupun kelompok pemerhati masyarakat hukum adat. Berikut akan dikemukakan beberapa istilah tentang masyarakat hukum adat dimaksud.  

Menurut Ter Haar, Bzn yang dimaksud dengan Masyarkat Hukum Adat (rechtsgemeeinschappen) ialah  kesatuan manusia yang teratur yang menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai pengurus-pengurus dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrad alam, dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh dan meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.  

 Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1.         masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;

2.         ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

3.         ada wilayah hukum adat yang jelas;

4.         ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;

5.    masih mengadakan pungutanhasil hutan di wilayah hutan  sekitarnya untuk pemenuhan kebutuahan hidup sehari-hari.

Masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi budaya, sosial dan ekonominya membedakan mereka dari bagaian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya dan sebagaian oleh adat yang tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum atau peraturan khusus (Konvensi ILO 169, 1998).

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Permen). Selanjutnya berdasarkan hasil Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (1993), menyepakati bahwa masyarakat  adat sebagai terjemahan dari indigenous peoples, dan merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta mamiliki sistem nilai, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan wilayah sendiri. 

C. Eksistensi Hak-Hak Adat di Kalimantan Selatan

1.      Hak-hak Adat atas Tanah

1.        Hak Ulayat,  Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1960;

Berdasarkan hasil Penelitian Tim Peneliti Fakultas Hukum Unlam Tahun 2007 di Kalimantantan Selatan tidak ditemukan adanya hak ulayat atas tanah, akan tetapi kalau yang namanya tanah masyarakat adat yang dikuasai dan dikerjakan secara individual di Kalimantan Selatan ada dan banyak ditemukan, khususnya pada masyarakat pedalaman yang tinggal di pegunungan Meratus dalam wilayah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong dan Kotabaru.

Adapun mengenai tidak ditemukannya Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan, mengingat kritteria untuk menentukan ada tidaknya hak ulayat sebagaimana  ditentukan dalam Undang-undang  No. 41 Tahun 1999 tidak ditemukan pada masyarakat adatt di Kalimantan Selatan.  

2.        Hak membuka tanah, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960;  

Semua masyarakat adat yang bertempat tinggal di Pedalaman Kabupaten Tapin (kawasan Miawa), Hulu Sungai Selatan (kawasan Loksado), Hulu Sungai Tengah (di beberapa Desa Kecamatan Labuhan Amas Timur (Desa Mandilang, Batu Tangga, Hinas Kiri/Batu Kembar, Kiyu, Bukit Batu Besar, Balangan desa-desa di Kecamatan Halong , Tabalong (desa-desa di Kecamatan Warukin dan Kotabaru (desa-desa di Kecamatan Hampang) pada dasarnya melakukan kegiatan membuka tanah jika ingin berladang sesuia dengan musim tanam/musim berladang yang berlaku di daerah itu, bisanya dimulai pada sekitar bulan juni sampai September untuk selanjutnya memulai penanaman pada bulan September – Oktober.

Pembukaan tanah/lahan dengan cara membabat hutan (dengan pohon-pohon yang tidak terlalu besar), untuk selanjutnya dilakukan pembakaran setelah dua bulan kemudian. Pada ladang yang dibuka tersebut biasanya ditnam,i padi dan palawija, utamanya tanaman padi. Lahan yang telah digarap dan dipanen dipanen pada ini tidak akan digarap ulang pada tahun depan. Alasannya adalah bila digarap setiap tahun hasil panennya tidak akan baik  dan banyak. Pembuka lahan (masyarakat) akan kembali lagi membuka dan menanami tanah/lahan tersebut setelah 5 atau 6 tahun lagi. Inilah yang dikatakan sebagai sistem perladangan berputar. Pembuka tanah/lahan pertama (secara individu) akan mendapat hak prioritas membuka kembali tahah/lahan yang pernah digarapnya pada 5 atau 6 tahun yang lalu. Inilah yang dimaksud dengan Hak Membuka Tanah dalam hukum adat.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pemberian HGU untuk perusahaan-perusahaan perkebunan berkala besar tentunya mengancam kehidupan dan hak-hak masyarakat yang tinggal dan hidup di kawasan  pedalaman, mengingat cara-cara hidup semacam itu telah dijalani oleh para pendahulu mereka.

   

3.        Hak Atas Tambang Secara Tradisional, Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;

-       Pertambangan Rakyat;

Hak atas kegiatan petambangan secara tradisional juga ditemukan pada masyarakat adat yang hidup di pedalaman, walaupun tidak semua daerah/kebupaten ada lahan tambangnya. Di Kaliamntan Selatan lahan tambang tradisional umumnya terdapat di Kabupaten Kotabaru, khususnya Kecamatan Hampang. Bahan tambang yang digali/ditambang tidaklah beragam, utamnaya emas. Hasil tambangpun hanya sekedar untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan untuk bahan tambang pasir dan batu umumnya hanya untuk kebutuhan konsumtif semata, bahan membuat rumah misalnya. Bahan tambang batu bara dan bijih besi tidak dilakukan penambangan, nampaknya karena tidak mengerti teknologinya maupun pemasarannya, di samping budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya tidak sampai pada kegiatan penambangan bahan tersebut. Kegiatan penambangan yang dilakukan sangat sederhana, umumnya dengan alat sederhana dan mekanis skala kecil, jadi dijamin tidak akan menimbulkan kerusakan alam.

2.      Hak-hak Adat selain Tanah

1)        Undang-undang N0. 5 Tahun 1960:

a.    Pasal 16 ayat (1); Hak memungut hasil hutan.

Pertama-tama yang dimaksud dengan hasil hutan disini adalah kayu, madu, enau, getah kayu, buah, berbagai jenis bunga-bungaan, damar, binatang konsumsi, binatang liar, dan benda-benda lainya yang bermanfaat untuk hidup atau dijual guna menopang kehidupan masyarakatnya. Hasil hutan kayu misalnya, pembabatan/penebangannya hanya dilakukan dengan alat yang sangat sederhana, tidak dengan alat mekanis, hanya dengan tenaga manusia dari sekelompok kecil warga secara bergotong goyong (handipan). Pengangkutannya dilakukan dengan tenaga manusia secara bersama-sama gotong royong. Jumlah yang didapatpun volumenya tidak besar, umumnya hanya untuk keperluan sendiri dari para warga (konsumtif) untuk  pembuatan/perbaikan  tempat tinggal yang sangat sederhana. Pengolahan kayunya pun dilakukan dilokasi penebangan, agar mudah dan ringan  dalam pengangkutannya. Kalau saja untuk dijual, maka pemasarannya pun (yang membeli) hanya anggota warga di lingkungan satu desa. Kayu hasil tebangan tidak untuk dibawa/dijual keluar.

Selama ini tidak terdegar dikawasan masyarakat berdiam telah terjadi banjir dimusim hujan karena adanya penebangan kayu oleh para warganya. Sedangkan hasil hutan lainnya selain kayu, itu umumnya  dicari/diburu secara bermusim. Madu, enau,  getah kayu, buah, berbagai jenis bunga-bungaan, damar, binatang konsumsi, binatang liar, dan benda-benda lainya yang bermanfaat untuk hidup atau dijual guna menopang kehidupan masyarakatnya semua ini dicari diburu dan didapatkan masyarakat tidak pada setiap saat, akan tetapi  pada saat-saat tertentu, yaitu bila tepat sesuai dengan musimnya.

Madu lebah  (wanyi) misalnya tidak setiap tahun/musim mudah didapatkan, itu semua tergantung pada berbunga atau tidaknya pohon keruing dan meranti. Bila tahun berjalan kedua pohon tersebut di hutan itu tidak berbungai, maka sudah dapat dipastikan masyarakat tidak akan mendapatkan/memanen madu. Demikian juga dengan hasil hutan lainya, pokoknya selain kayu benda-benda tersebut bersifat musiman. Dari kenyataan di atas dapat diketahui bahwa,hasil hutan akan sangat tergantung sekali kepada keberadaan isi hutan  itu sendiri. Sebut saja misalnya, kalau saja kayu keruing dan meranti ditebang/dibabat dalam skala besar, maka tidak akan ada lagi bunga-bunga keruiang dan meranti yang dapat dihisap oleh lebah madu, berarti masyarakat sekitar dan manusia di kota kesulitan mendapatkan madu alam asli pegunungan Meratus.

b.    Pasal 16 (2); 1. Hak guna air.

                       2. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

1.         Hak Guna Air;

Hak guna air disini maksudnya adalah hak untuk menggunakan/memanfaatkan air untuk keperluan hidup, seperti dikonsumsi, cuci-mandi dan kepaerluan bercocok tanam dan pemanfaatan untuk kolam ikan. Kualitas air tergantung pada kondisi dihulu sungai, jika terjadi penambangan di hulu maka kualitan air yang mengalir ke hilir akan terpengaruh, keruh misalnya. Jika terjadi penebangan/penggundulan hutan di hulu, maka pasokan air ke hilir hilir akan semakin berkurang debitnya, karena tanaman/hutan sebagai penyerap air.

Hak atas guna air ada pada setiap masyarakat pedalaman Kaliantan Selatan. Pemberian konsesi atas pertambangan dan penebangan hutan secara resmi maupun illegal akan  berpengaruh buruh terhadap kehidupan warga masyarakat adat di pedalaman.  Untuk  itu perlu ada upaya-upaya perlindungan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di pedalaman.

2.         Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;

Khusus untuk hak pemeliharaan ikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, pada masyarakat adat  di pedalaman Kalimantan  Selatan sangatlah kurang. Dalam arti perikanan budidaya, masyarakat  adat di pedalaman memang kurang sekali pengetahuannya. Akan tetapi untuk menangkap ikan (perikanan tangkap) hal ini lebih digemari, karena dalam perikanan tangkap tidak perlu menabur benih, sementara kondisi alam untuk perikakan budidaya masih Belum memungkinkan. Pada perikanan tangkap inipun tidak semua masyarakat adat di pedalaman melakukannya, karena perairan (sungai) gunung tidak semuanya dalam dan berdanau. Nampaknya hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah masih Belum banyak dirasakan masyarakat adat pedalaman. Padahal bila ini dilakukan tentu akan dapat menambah kesejahteraannya di masa mendatang..

3.         Hak Tradisional lainnya;

Hak tradisional lainnya yang dimaksud di sini hádala hak untuk menjalankan  ibadan /kepercayaan terhadap keyakinan  religi masyarakat adat pedalaman serta mengembangkan budaya warisan leluhur masyarakat adat pedalaman.

Dari hasil pengamatan Tim Peneliti di lapangan, masyarakat adat yang tinggal di pedalaman dapat dengan tenang dan selalu melakukan ritual-ritual kepercayaan dan keyakinannya menurut waktu dan tempat yang telah ditentukan secara berkala. Pelaksanaannya nampaknya berjalan aman dan lancar dan sukses. Hanya saja satu hal yang Sangay perlu dan harus diperhatikan oleh pemerintah bila ingin lebih membabina masyarakat adat pedalaman hádala perlunya perhatian adat banguanan pisik Balai Adat untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat adat itu sendiri di dalam melaksanakan acara-acara ritual, Upacara Aruh utamnaya yang pasti dilakulan oleh semua masyarakat adat pedalaman secara berkelompok di setiap lingkungan mereka tinggal.    

---

[*]Dipresentasikan dalam acara Froup Discussion (FGD) Kerjasama PPUU DPD RI dengan Unlam, bertempat di Ruang Rapat Fak. Hukum Unlam, Banjarmasin, 30 Juli 2009).